Komisi X meminta kepada Pemerintah untuk mengkaji ulang nomenklatur Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi (Kemenristekdikti) menjadi Kementerian Pendidikan Tinggi, Riset dan Teknologi.

Demikian salah satu kesimpulan rapat kerja antara Komisi X dengan Menristekdikti Muhammad Nasir, beserta jajarannya, di Gedung Nusantara I, Rabu (28/01/2015). Rapat dipimpin oleh Wakil Ketua Komisi X Sohibul Iman.

“Nomeklaturnya harus berubah menjadi Kementerian Pendidikan Tinggi, Riset dan Tekonologi. Kalau tidak diubah, kita yang kesulitan untuk mengatur anggarannya,” kata Anggota Komisi X Jefirstson Riwu Kore, saat ditemui usai raker.

Pasalnya, menurut peraturan perundang-undangan, riset tekonologi yang dianggarkan oleh Pemerintah sebagai fungsi pendidikan adalah riset yang dilaksanakan oleh Perguruan Tinggi.

“Kalau risetnya dilakukan oleh instansi lain, bagaimana anggarannya? Sehingga, kalau riset teknologi di bawah pendidikan tinggi, itu merupakan fungsi dari pendidikan. Kita tidak pusing memilah-milah mana dikti, mana riset,” imbuh Politisi Demokrat ini.

Terkait Nomenklatur ini, Menristek mengaku sudah mengajukan kepada Presiden. Sehingga, tambah Jefirstron, segera dapat diubah nomenklaturnya.

Sementara itu, mengenai Beasiswa Bidik Misi, Komisi X mendorong Kemenristekdikti untuk meningkatkan perhatian kepada Perguruan Tinggi Swasta.

“Kita dorong, agar pelajar di daerah dapat merasakan Bidik Misi yang disediakan oleh Pemerintah. dan Pemerintah menyetujui itu. Jangan hanya negeri saja, tapi sampai ke swasta juga,” imbuh Politisi asal Dapil Nusa Tenggara Timur II ini.

Selain itu, Komisi X juga meminta Kemenristekdikti untuk melakukan koordinasi dengan Kemendikbud untuk menjadikan hasil Ujian Nasional pada tingkat Sekolah Menengah Atas dan sederajat, sebagai bahan pertimbangan dalam seleksi masuk Perguruan Tinggi.

Dan untuk menghasilkan guru yang berkualitas, Komisi X mendorong Kemenristekdikti untuk meningkatkan mutu dan daya saing Lembaga Pendidik dan Tenaga Kependidikan. (sf)/foto:andri/parle/iw.